Tugas 6

1.      Apa yang dimaksud dengan Industri?

Industri adalah bidang yang menggunakan ketrampilan, dan ketekunan kerja dan penggunaan alat-alat di bidang pengolahan hasil-hasil bumi, dan distribusinya sebagai dasarnya. Maka industri umumnya dikenal sebagai mata rantai selanjutnya dari usaha-usaha mencukupi kebutuhan (ekonomi) yang berhubungan dengan bumi, yaitu sesudah pertanian, perkebunan, dan pertambangan yang berhubungan erat dengan tanah. Kedudukan industri semakin jauh dari tanah, yang merupakan basis ekonomi, budaya, dan politik.

2.      Sebut dan Jelaskan :

a.       Klasifikasi Industri berdasarkan subjek pengelola :

a.       Industri rakyat, yaitu industri yang dikelola dan merupakan milik rakyat, misalnya: industri meubeler, industri makanan ringan, dan industri kerajinan.

b.      Industri negara, yaitu industri yang dikelola dan merupakan milik Negara yang dikenal dengan istilah BUMN, misalnya: industri kertas, industri pupuk, industri baja, industri pertambangan, industri perminyakan, dan industri transportasi.

b.      Klasifikasi Industri berdasarkan proses produksi :

a)      Industri Hulu, yaitu industri yang hanya mengolah bahan mentah menjadi barang setengah jadi. Industri ini sifatnya hanya menyediakan bahan baku untuk kegiatan industri yang lain. Misalnya : Industri kayu lais, industri alumunium, industri pemintalan, dan industri baja.

b)      Industri Hilir, yaitu industri yang mengolah barang setengah jadi menjadi barang jadi sehingga barang yang dihasilkan dapat langsung dipakai atau dinikmati oleh konsumen, misalnya: Industri pesawat terbang, industri konveksi, industri otomotif, dan industri meubeler.

3.      Salah satu hal yang perlu diperhatikan dalam sektor industri adalah persaingan. Menurut anda bagaimana meningkatan daya saing industri?

Menurut saya, Daya saing negara bergantung dari kapasitas industri negara tersebut untuk terus berinovasi dan berkembang. Oleh karena itu, meskipun diyakini memberi banyak manfaat, sebagian orang berpandangan skeptis tentang manfaat yang didapatkan melalui perdagangan, khususnya perdagangan internasional. Pengembangan industri membutuhkan peningkatan daya saing di pasar domestik dan internasional. Daya saing produk Indonesia memang perlu mendapat perhatian dan secara sistematis harus ditingkatkan sebagai salah satu cara membangun perekonomian Indonesia. Oleh karena itu, dalam kaitan ini perlu diketahui ukuran daya saing industri Indonesia di pasar internasional sebagai landasan untuk melakukan analisis daya saing dan merumuskan upaya-upaya peningkatan daya saing dalam rangka pembangunan daya saing dan perekonomian nasional.

Sumber :

https://id.wikipedia.org/wiki/Industri

http://geografi-bumi.blogspot.co.id/2009/10/klasifikasi-industri.html

http://pasarindustri.blogspot.co.id/2013/09/daya-saing-industri-di-indonesia.html

Tugas 5

1.      Apa yang dimaksud dengan Neraca Pembayaran Internasional?

      Neraca pembayaran internasional biasa didefinisikan sebagai suatu ikhtisar atau catatan sistematis yang berisi hubungan ekonomi atau transaksi antarpenduduk dari suatu Negara dengan Negara lainnya yang dinilai dalam mata uang pada kurun waktu tertentu, biasanya satu tahun.

2.      5 Tujuan Neraca Pembayaran Internasional :

a.       Sebagai bahan pertimbangan bagi pemerintah untuk mengambil langkah-langkah di bidang ekonomi. Bidang ekonomi di sini termasuk ekspor dan impor, hubungan utang piutang, hubungan penanaman modal, dan hubungan lainnya yang menyangkut neraca pembayaran.

b.       Sebagai bahan pertimbangan bagi pemerintah untuk mengambil kebijkan di bidang moneter dan fiskal.

c.       Sebagai bahan pertimbnagan  bagi pemerintah untuk mengetahui pengaruh hubungan ekonomi internasional terhadap pendapatan nasional.

d.      Sebagai bahan pertimbangan bagi pemerintah untuk mengambil kebijakan di bidang politik perdagangan Internasional. 

e.        Merupakan alat untuk mengukur struktur dan komposisi transaksi ekonomi suatu negara dengan dunia internasional

5 Fungsi Neraca Pembayaran Internasional :

a.    Sebagai alat pembukuan agar pemerintah dapat mengambil keputusan yang tepat, mengenai jumlah barang dan jasa yang sebaiknya keluar atau masuk dalam batas wilayah suatu negara serta untuk mendapatkan keterangan-keterangan mengenai anggaran alat-alat pembayaran luar negerinya.

b.    Sebagai alat untuk mengukur kondisi ekonomi yang terkait dengan perdagangan internasional dari suatu negara.

c.       Sebagai alat untuk melihat gambaran pengaruh transaksi luar negeri terhadap pendapatan nasional negara yang bersangkutan.  

d.   Sebagai alat untuk memperoleh informasi rinci terkait dengan perdagangan luar negeri.

e.    Sebagai alat untuk membandingkan pos-pos dalam neraca pembayaran negara tersebut dengan negara tertentu.  

f.      Sebagai alat kebijakan moneter yang akan dilaksanakan oleh suatu negara.

Sumber:

http://poernomoagusto.blogspot.co.id/2012/03/neraca-pembayaran-internasional.html

http://artyindrianid.blogspot.co.id/2016/04/tugas-5.html

Tugas 4 ( perekonomian Indonesia )

1.     APA YANG DIMAKSUD DENGAN PENGANGGURAN?

Pengangguran adalah orang yang tidak bekerja sama sekali atau sedang dalam mencari kerja atau bekerja kurang dari dua hari selama seminggu sebelum pemecatan dan berusaha untuk memperoleh pekerjaan.

2.     MENURUT SUKIRNO (1994) ADA 2 KELOMPOK PENGANGGURAN YAITU :

A.   BERDASARKAN PENYEBAB, TERDIRI :

1)      Pengangguran Normal adalah golongan angkatan kerja yang betul – betul tidak mendapatakan pekerjaan karena pendidikan dan keterampilan yang tidak memadai. Contohnya : jika seseorang kurang pendidikan dan skill yang tidak memadai sehingga mengakibatkan seseorang itu menanganggur.

2)      Pengangguran Siklikal adalah pengangguran yang terjadi karena adanya kesulitan temporer dalam mempertemukan pencari kerja dan lowongan kerja, yang disebabkan dari kondisi geografis, informasi, dan dari proses perekrutan yang panjang. Contohnya : seseorang yang tinggal di desa kemungkinan susah untuk mencari pekerjaan, karena letak tempat yang memungkinkan jauh dari kota ( tempat pekerjaan ), dan salah satunya adalah kurangnya informasi tentang pekerjaan ke tempat tersebut.

3)      Pengangguran Struktural adalah pengangguran yang terjadi karena adanya perubahan struktur perekonomian yang umumnya negara berusaha dalam mengembangkan perekonomian dalam pola agraris ke industri. Contohnya : suatu negara banyak membangun sektor industri ketimbang sektor agraris, tetapi sektor agraris masih ada, mungkin tidak banyak seperti sekarang yang lebih membangun sektor industri. 

4)      Pengangguran Teknologi adalah pengangguran yang terjadi karena penggunaan mesin dan kemajuan teknologi. Contohnya : Hal ini menimbulkan adanya pergantian manusia oleh mesin - mesin dan bahan kimia.  

B.   BERDASARKAN CIRINYA, TERDIRI :

1)  Pengangguran Terbuka adalah pengangguran yang terjadi karena lowongan pekerjaan yang lebih rendah dan pertambahan tenaga kerja. Contohnya : Akibatnya perekonomian semakin banyak jumlah tenaga kerja yang tidak dapat memperoleh pekerjaan. 

2)      Pengangguran Tersembunyi adalah pengangguran yang terjadi karena kelebihan tenaga kerja yang digunakan. Contohnya : Pelayan restoran yang lebih banyak dari yang diperlukan dan keluarga petani dengan anggota keluarga yang besar mengerjakan luas tanah yang sangat kecil. 

3)   Pengangguran Bermusim adalah pengangguran yang terjadi karena faktor kondisi iklim yang biasanya disektor pertanian dan perikanan. Contohnya : Karena pada musim hujan penyadap karet dan nelayan tidak dapat melakukan pekerjaan dan terpaksa menganggur. Pada musim kemarau para petani tidak dapat mengerjakan tanahnya.

4)      Pengangguran Teknologi  adalah pengangguran yang terjadi karena penggunaan mesin dan kemajuan teknologi. Contohnya : Hal ini menimbulkan adanya pergantian manusia oleh mesin - mesin dan bahan kimia.  

Sumber :

http://www.artikelsiana.com/2015/08/pengangguran-pengertian-jenis-penyebab.html#

http://accounting-media.blogspot.co.id/2015/04/pengertian-pengangguran-dan-jenis.html#

POWERPOINT KELOMPOK SOSIAL

“ PERSEKUTUAN KOMANDITER (CV)”

TUGAS SOSIOLOGI DAN POLITIK

“ PERSEKUTUAN KOMANDITER (CV)”

KELOMPOK 2 :

1.     Angelica Savitrie J.                 (20215758)

2.     Arip Sulistiyo                          (21215012)

3.     Chintya Citra R.                      (27215860)

4.     Ervina Dwi R.                         (22215270)

5.     Laras Manjari                          (23215785)

6.     Masayu Nabila SA                  (24215059)

7.     Nur Raihana Zahra                  (25215196)

A.   Pengertian CV

CV atau persekutuan komanditer adalah suatu perusahaan yang didirikan oleh satu atau beberapa orang secara tanggung menanggung, bertanggung jawab secara seluruhnya atau secara solider, dengan satu orang atau lebih sebagai pelepas uang (geldshieter), dan diatur dalam KUHD.

                           

CV merupakan permitraan yang terdiri atas satu atau lebih mitra biasa dan satu atau lebih mitra diam (komanditer), yang secara pribadi bertanggung jawab untuk semua utang permitraan, serta bertanggung jawab hanya sebesar kontribusinya. Ciri utama CV adalah kehadiran mitra diam.

Sekutu komanditer dilarang melakukan pengurusan meskipun dengan surat kuasa, Ia hanya boleh mengawasi pengurusan jika memang ditentukan di dalam anggaran dasar persekutuan. Didalam CV, hanya sekutu komplementer yang boleh mengadakan hubungan terhadap pihak ketiga. Maka pihak yang bertanggung jawab kepada pihak ke tiga hanya sekutu komplementer.

B.   Struktur CV

                                                                            

JABATAN	JOB DESCRIPTION
1.      Direktur Utama	Bertugas merencanakan, bertugas merencanakan, mengkoordinir, memimpin, dan mengawasi seluruh kegiatan perusahaan, baik bersifat intern maupun ekstern untuk keperluan perusahaan.
2.      Wakil direktur	bertugas merencanakan, mengkoordinir, memimpin dan mengawasi seluruh kegiatan yang ada di kantor cabang serta mempunyai wewenang mengambil keputusan, baik bersifat intern maupun bersifat ekstern untuk keperluan perusahaan.
3.      Sekretaris	bertugas yang diperintahkan oleh pimpinan agar sekretaris dapat menyelesaikan suatu permasalahan dengan menggunakan pengalaman dan ilmunya sebagai seorang sekretaris.
4.      Administrasi	Bertugas melakukan pencatatan setiap transaksi keuangan yang menjadi tugasnya, dan melaporkannya secara rutin kepada manajer yang jadi pimpinannya. .    Membuat  laporan mingguan dan bulanan dengan baik dan cermat,  Staff administrasi sekaligus bertugas sebagai bagian call center yang bertugas memberikan penerangan kepada konsumen, mencatat semua pengaduan konsumen baik secara langsung maupun tidak langsung. Yang kemudian meneruskan selanjutnya ke bagian yang berkepentingan,   Memantau kegiatan staff administrasi cabang, Memberikan informasi yang dibutuhkan, Bertanggung jawab sepenuhnya terhadap inventaris barang yang ada dikantor
5.      Project manager	Manajer proyek bertanggung jawab untuk perencanaan , manajemen , koordinasi dan kontrol keuangan dari proyek konstruksi . Seorang manajer proyek membutuhkan keterampilan organisasi dan komunikasi yang baik , karena tidak ada toleransi untuk melakukan kesalahan sedikitpun. Proyek manajer memastikan bahwa kebutuhan klien terpenuhi , proyek selesai tepat waktu dan sesuai anggaran dan bahwa orang lain melakukan pekerjaan mereka dengan baik .
6.      Safety officer	Tugasnya meliputi perencanaan, pengorganisasian, dan pelaksanaan program keselamatan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.
7.      Pelaksanaan	Bertugas sebagai bertanggung jawab atas kelancaran pekerjaan menjadi kewajibannya, mempelajari gambar dan spesifikasi proyek, memberikan perintah kepada pembantu pelaksana atau mandor dan melakukan persiapan lapangan termasuk pengukuran.

SUMBER :

http://www.blogduit.net/2014/06/pengertian-cv-persekutuan-komanditer.html#ixzz45d535vc0

http://ayaraya-anwarano.blogspot.co.id/

http://www.jobdesc.net/job-desc/tugas-dan-job-deskripsi-sekretaris.html

http://elangsaktiabadikebumen.blogspot.co.id/2011/06/job-description-badan-personil.html

http://pagupon.blogspot.co.id/2014/01/job-desk-tugas-berdasarkan-jabatan-pada.html

http://struktur-abimesa.blogspot.co.id

http://ergonomi-fit.blogspot.co.id

BENTUK HIRARKI PEMERINTAHAN INDONESIA

SOSIOLOGI dan POLITIK

( BENTUK HIRARKI PEMERINTAHAN INDONESIA )

Disusun oleh :

Arip Sulistiyo

21215012

1 EB 05

Univesitas Gunadarma

Fakultas Ekonomi

Akuntansi

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat dan rahmat yang telah dilimpahkan-Nya kepada Penulis sehingga dapat menyelesaikan makalah ini tepat pada waktunya. Adapun pokok bahasan yang dikaji dalam makalah ini adalah tentang ”Sistem Pemerintahan Negara Indonesia ( bentuk hirarki pemerintahan Indonesia )” yang bertujuan untuk melengkapi tugas mata kuliah Sosiologi dan Politik.

Saya menyadari dalam penyusunan makalah ini masih terdapat berbagai kekurangan dan kesilapan baik dalam hal penulisan maupun isi. Untuk itu, saya mengharapkan kritik dan saran dari Dosen mata kuliah Sosiologi dan Politik yang bersifat membangun yang bisa menjadi bahan acuan dan pertimbangan bagi penulis untuk kesempurnaan makalah ini dikemudian harinya.

Harapan penulis, semoga makalah ini dapat membantu saya umtuk memenuhi tugas mata kuliah Sosiologi dan Politik.

Depok, 14 Maret 2016

( Arip Sulistiyo )

                                                  

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ..........................................................................            i

DAFTAR ISI ..........................................................................................        ii

BAB I PENDAHULUAN .....................................................................           1

1.1.Latar Belakang ..........................................................................           1

1.2.Rumusan Masalah .....................................................................           1

1.3.Tujuan Penulisan .......................................................................           1

BAB II PEMBAHASAN .......................................................................          2

2.1.Pengertian Sistem Pemerintahan .................................................            2

2.2.Apa yang dimaksud dengan Kekuasaan Eksekutif ........................             3

2.3.Apa yang dimaksud dengan Kekuasaan Legislatif .....................                5

2.4.Apa yang dimaksud dengan Kekuasaan Yudikatif.....................                  7

BAB III PENUTUP ...............................................................................         8

3.1.Kesimpulan ...............................................................................           8

3.2.Saran .........................................................................................          8

DAFTAR PUSTAKA ............................................................................           9

                                                                                               

BAB I

PENDAHULUAN

1.1                   Latar Belakang

Sistem pemerintahan mempunyai sistem dan tujuan untuk menjaga kestabilan Negara, baik itu secara internal maupun eksternal. Secara luas sistem pemerintahan itu berarti menjaga kestabilan masyarakat, menjaga tingkah laku kaum mayoritas maupun minoritas, menjaga fondasi pemerintahan, menjaga kekuatan politik, pertahanan, ekonomi, keamanan sehingga menjadi sistem yang kontiniu. Sampai saat ini hanya sedikit negara yang bisa mempraktikkan sistem pemerintahan itu secara menyeluruh. Sistem pemerintahan mempunyai fondasi yang kuat dimana penerapannya kebanyakan sudah mendarah daging dalam kebiasaan hidup masyarakatnya dan terkesan tidak bisa diubah dan cenderung statis.

1.2                   Rumusan Masalah

Dari Latar Belakang di atas penulis merumuskan beberapa masalah yang akan dibahas dalam makalah ini, yakni :

1.      Apa Pengertian Sistem Pemerintahan ?

2.      Apa yang dimaksud dengan Kekuasaan Eksekutif ?

3.      Apa yang dimaksud dengan Kekuasaan Legislatif ?

4.      Apa yang dimaksud dengan Kekuasaan Yudikatif ?

1.3          Tujuan Penulisan

Maksud penyusunan makalah ini adalah sebagai tugas yang diberikan oleh Dosen saya  dan  penambah  nilai  dalam mata kuliah Sosiologi dan Politik serta menambah wawasan dan pengetahuan tentang Sistem Pemerintahan Indonesia.

BAB II

PEMBAHASAN

2.1          Pengertian Sistem Pemerintahan

Pengertian Pemerintahan -  Setiap negara di seluruh dunia yang merdeka, berdiri, dan berdaulat, tentun memiliki sistem tersendiri dalam menjalankan roda pemerintahannya. Hal ini tak terkecuali dengan negara Indonesia. Apa sih sebenarnya pemerintahan itu? Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menghadirkan sedikit penjelasan  mengenai pengertian pemerintahan yang mencakup badan-badan negara seperti legislatif, eksekutif dan yudikatif.

Istilah bentuk pemerintahan dan sistem pemerintahan, mempunyai arti berbeda. Untuk memahami lebih ditail, terlebih dahulu sobat sekalian akan diajak mempelajari tentang peengertian pemerintahan. Pengertian pemerintahan memiliki arti luas dan arti sempit, yaitu sebagai berikut.

1.   Pemerintahan dalam arti luas, yaitu segala aktivitas yang dialkukan negara guna menyelenggarakan kesejahteraan rakyat serta kepentngan negara yang meliputi eksekutif, legelatif, dan yudikatif dari pemerintahan pusat sampai daerah.

2.   Pemerintahan dalam arti sempit, yaitu segala aktivitas yang diselenggarakan hanya oleh eksekutif saja, dalam hal ini presiden, raja, ataupun perdana menteri.

Dalam bukunya "Pengantar Dalam Hukum Indonesia" (1982), Dr. E. Utrecht, S.H. berpendapat tentang istilah pemerintahan yang meliputi 3 pengeritian berikut ini.

1.   Pemerintah adalah kumpulan semua badan kenegaraan yang berkuasa memerintah dalam arti kata yang luas, termasuk semua badan kenegaraan yang berkewajiban menyelenggarakan kesejahtaran umum yaitu badan-badan kenegaraan yang bertugas membuat peratuaran (legeslatif), badan-bada kenegaraan yang bertugas menyelenggarakan dan mempertahankan peratuaran yang dibuat oleh badan-badan yang disebut pertama (eksekutif), badan-badan kenegaraan yang bertugas mengadili (yudikatif).

2.   Pemerintah merupakan kumpulan badan-badan kenegaraan tertinggi atau suatu badan kenegaraan-kenegaraan tertinggi yang berhak memerintah di wilayah atau negara, seperti raja, presiden, atau perdana menteri.

3.   Pemerintah dalam arti presiden bersama-sama dengan kabinet.

2.2        Apa yang dimaksud dengan Kekuasaan Eksekutif?

Eksekutif  adalah salah satu cabang pemerintahan yang memiliki kekuasaan dan bertanggung  jawab untuk menerapkan hukum. Figur paling senior dalam sebuah cabang eksekutif disebut kepala pemerintahan. Eksekutif  dapat merujuk kepada administrasi, dalam sistem presidensiil, atau sebagai pemerintah, dalam sistem parlementer.

Eksekutif  berasal dari bahasa Latin, execure yang berarti melakukan atau melaksanakan.  Kekuasaan eksekutif  biasanya dipegang oleh badan eksekutif.  Di negara demokratis, badan eksekutif  biasanya terdiri atas kepala negara seperti raja atau presiden. Badan eksekutif dalam arti luas juga mencakup para pegawai negeri sipil dan militer.

Dalam sistem presidensial mentri-mentri merupakan pembantu presiden dan dipilih olehnya, sedangkan dalam sistem parlamenter para mentri dipimpin oleh seorang perdana mentri.

Tipe Lembaga eksekutif terbagi menjadi dua, yakni:

1.     Hareditary Monarch yakni pemerintahan yang kepala negaranya dipilih berdasarkan keturunan. Contohnya adalah Inggris dengan dipilihnya kepala negara dari keluarga kerajaan.

2.     Elected Monarch adalah kepala negara biasanya president yang dipilih oleh badan legislatif ataupun lembaga pemilihan.

Sistem Lembaga Eksekutif terbagi menjadi dua:

1.     Sistem Pemerintahan Parlementer. Kepala negara dan kepala pemerintahan terpisah. Kepala pemerintahan dipimpin oleh perdana menteri, sedangkan kepala negara dipimpin oleh presiden. Tetapi kepala negara disini hanya berfungsi sebagai simbol suatu negara yang berdaulat.

2.     Sistem Pemerintahan Presidensial. Kepala pemerintahan dan kepala negara, keduanya dipengang oleh presiden.

 Fungsi-fungsi eksekutif :

Eksekutif di era modern negara biasanya diduduki oleh Presiden atau Perdana Menteri. Chief

of State artinya kepala negara, jadi seorang Presiden atau Perdana Menteri merupakan kepala suatu negara, simbol suatu negara. Di Indonesia sendiri lembaga eksekutif dipegang penuh oleh seorang presiden.

Presiden adalah lembaga negara yang memegang kekuasaan eksekutif yaitu presiden mempunyai kekuasaan untuk menjalankan pemerintahan. Presiden mempunyai kedudukan sebagai kepala pemerintahan dan sekaligus sebagai kepala negara. Sebelum adanya amandemen UUD 1945, presiden dan wakil presiden

dipilih oleh MPR, tetapi setelah amandemen UUD1945 presiden dan wakil presiden dipilih secara langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum. Presiden dan wakil presiden memegang jabatan selama lima tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali hanya untuk satu kali masa jabatan. Presiden dan wakil presiden sebelum menjalankan tugasnya bersumpah atau mengucapkan janji dan dilantik oleh ketua MPR dalam sidang MPR. Setelah dilantik, presiden dan wakil presiden menjalankan pemerintahan sesuai dengan program yang telah ditetapkan sendiri. Dalam menjalankan pemerintahan, presiden dan wakil presiden tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945. Presiden dan wakil presiden menjalankan pemerintahan sesuai dengan tujuan negara yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945.

Sebagai seorang kepala negara, menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Presiden mempunyai wewenang sebagai berikut:

1.    membuat perjanjian dengan negara lain dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.

2.    mengangkat duta dan konsul. Duta adalah perwakilan negara Indonesia di negara sahabat. Duta bertugas di kedutaan besar yang ditempatkan di ibu kota negara sahabat itu. Sedangkan konsul adalah lembaga yang mewakili negara Indonesia di kota tertentu di bawah kedutaan besar kita.

3.    menerima duta dari negara lain

4.    memberi gelar, tanda jasa dan tanda kehormatan lainnya kepada warga negara Indonesia atau warga negara asing yang telah berjasa mengharumkan nama baik Indonesia.

Sebagai seorang kepala pemerintahan, presiden mempunyai kekuasaan tertinggi untuk menyelenggarakan pemerintahan negara Indonesia. Wewenang, hak dan kewajiban Presiden sebagai kepala pemerintahan, diantaranya:

1.    memegang kekuasaan pemerintah menurut Undang-Undang Dasar

2.    berhak mengajukan Rancangan Undang-Undang (RUU) kepada DPR

3.    menetapkan peraturan pemerintah

4.    memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala Undang-

Undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada Nusa dan Bangsa

5.    memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung. Grasi adalah pengampunan yang diberikan oleh kepala negara kepada orang yang dijatuhi hukuman. Sedangkan rehabilitasi adalah pemulihan nama baik atau kehormatan seseorang yang telah dituduh secara tidak sah atau dilanggar kehormatannya.

6.    memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan DPR. Amnesti adalah pengampunan atau pengurangan hukuman yang diberikan oleh negara kepada tahanan-tahanan, terutama tahanan politik. Sedangkan abolisi adalah pembatalan tuntutan pidana.

Selain sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, seorang presiden juga merupakan panglima tertinggi angkatan perang. 

Dalam kedudukannya seperti ini, presiden mempunyai wewenang sebagai berikut:

1.    menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain dengan persetujuan DPR

2.    membuat perjanjian internasional lainnya dengan persetujuan DPR

3.    menyatakan keadaan bahaya.

2.3      Apa yang dimaksud dengan Kekuasaan Legislatif?

Struktur politik yang fungsinya membuat undang-undang. Di masa kini, lembaga tersebut disebut dengan Dewan Perwakilan Rakyat (Indonesia), House of Representative (Amerika Serikat), ataupun House of Common (Inggris). Lembaga-lembaga ini dipilih melalui mekanisme pemilihan umum yang diadakan secara periodik dan berasal dari partai-partai politik.

Melalui apa yang dapat kami ikhtisarkan dari karya Michael G. Roskin, et.al, termaktub beberapa fungsi dari kekuasaan legislatif sebagai berikut : Lawmaking, Constituency Work, Supervision and Critism  Government, Education, dan Representation.

Lawmaking adalah fungsi membuat undang-undang. Di Indonesia, undang-undang yang dikenal adalah Undang-undang Ketenagakerjaan, Undang- undang  Sistem  Pendidikan  Nasional,  Undang-undang Guru  Dosen,    Undang- undang Penanaman Modal, dan sebagainya. Undang-undang ini dibuat oleh DPR setelah memperhatikan masukan dari level masyarakat.

Constituency Work adalah fungsi badan legislatif untuk bekerja bagi para pemilihnya. Seorang anggota DPR/legislatif biasanya mewakili antara 100.000 s/d 400.000 orang di Indnesia. Tentu saja, orang yang terpilih tersebut mengemban amanat yang sedemikian besar dari sedemikian banyak orang. Sebab itu, penting bagi seorang anggota DPR untuk melaksanakan amanat, yang harus ia suarakan di setiap kesempatan saat ia bekerja sebagai anggota dewan. Berat bukan ?

Supervision and Criticism Government, berarti fungsi legislatif untuk mengawasi jalannya pelaksanaan undang-undang oleh presiden/perdana menteri, dan segera mengkritiknya jika terjadi ketidaksesuaian. Dalam menjalankan fungsi ini, DPR melakukannya melalui acara dengar pendapat, interpelasi, angket, maupun mengeluarkan mosi kepada presiden/perdana menteri.

Education, adalah fungsi DPR untuk memberikan pendidikan politik yang baik kepada masyarakat. Anggota DPR harus memberi contoh bahwa mereka adalah sekadar wakil rakyat yang harus menjaga amanat dari para pemilihnya. Mereka harus selalu memberi pemahaman kepada masyarakat mengenai bagaimana cara melaksanakan kehidupan bernegara yang baik. Sebab, hampir setiap saat media massa meliput tindak-tanduk mereka, baik melalui layar televisi, surat kabar, ataupun internet.

Representation, merupakan fungsi dari anggota legislatif untuk mewakili pemilih. Seperti telah disebutkan, di Indonesia, seorang anggota dewan dipilih oleh  sekitar  300.000  orang  pemilih.  Nah, ke-300.000  orang  tersebut  harus  ia wakili kepentingannya di dalam konteks negara. Ini didasarkan oleh konsep demokrasi perwakilan. Tidak bisa kita bayangkan jika konsep demokrasi langsung yang diterapkan, gedung DPR akan penuh sesak dengan 300.000 orang yang datang setiap hari ke Senayan. Bisa-bisa hancur gedung itu.

Masalah yang muncul adalah, anggota dewan ini masih banyak yang kurang peka terhadap kepentingan para pemilihnya. Ini bisa kita lihat dari masih banyaknya demonstrasi-demonstrasi yang muncul di aneka isu politik.

2.4    Apa yang dimaksud dengan Kekuasaan Yudikatif?

Kekuasaan Yudikatif berwenang menafsirkan isi undang-undang maupun memberi sanksi atas setiap pelanggaran atasnya. Fungsi-fungsi Yudikatif yang  bisa dispesifikasikan kedalam daftar masalah hukum berikut: Criminal law (petty offense, misdemeanor, felonies); Civil law (perkawinan, perceraian, warisan, perawatan anak); Constitution law (masalah seputar penafsiran kontitusi); Administrative law (hukum yang mengatur administrasi negara); International law (perjanjian internasional).

Criminal Law, penyelesaiannya biasanya dipegang oleh pengadilan pidana yang di Indonesia sifatnya berjenjang, dari Pengadilan Negeri (tingkat kabupaten), Pengadilan Tinggi (tingkat provinsi, dan Mahkamah Agung (tingkat nasional). Civil law juga biasanya diselesaikan di Pengadilan Negeri, tetapi khusus umat Islam biasanya dipegang oleh Pengadilan Agama.

Constitution Law, kini penyelesaiannya ditempati oleh Mahkamah Konstitusi. Jika individu, kelompok, lembaga-lembaga negara mempersoalkan suatu undang-undang atau keputusan, upaya penyelesaian sengketanya dilakukan di Mahkamah Konstitusi.

Administrative Law, penyelesaiannya dilakukan di Pengadilan Tata Usaha Negara, biasanya kasus-kasus sengketa tanah, sertifikasi, dan sejenisnya.

International Law, tidak diselesaikan oleh badan yudikatif di bawah kendali suatu negara melainkan atas nama Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

BAB III

PENUTUP

3.1.    Kesimpulan

Dari seluruh pembahasan Makalah ini, saya dapat simpulkan bahwa Sistem pemerintahan  Negara  Indonesia menggambarkan adanya lembaga-lembaga yang bekerja dan  berjalan  saling  berhubungan satu sama lain menuju tercapainya tujuan penyelenggaraan negara. Lembaga - lembaga negara dalam suatu sistem politik meliputi tiga institusi pokok, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Dalam sistem pemerintahan Indonesia, lebaga-lembaga negara berjalan sesuai dengan mekanisme demokratis.

Sistem pemerintahan negara Indonesia berbeda dengan sistem pemerintahan yang dijalankan di negara lain. Namun, terdapat juga beberapa persamaan antarsistem pemerintahan negara. Misalnya, dua negara memiliki sistem pemerintahan yang sama.

3.2.   Saran

Sudah saatnya, kita bersama-sama bergerak untuk mencapai angan demokrasi yang telah dicita-citakan oleh para pemimpin-pemimpin dan tokoh-tokoh Indonesia. Unsur-unsur demokrasi yangkadang menjadi akar permasalahan harus bisa diselesaikan dan diperbaiki, karena konsep demokrasi bukan hak paten yang tidak bisa dirubah. Ia harus bersifat dinamis dan bisa mengikuti kultur sosial- politik-budaya Negara yang menggunakannya sebagai asas Negara.

DAFTAR PUSTAKA

http://rinerlis.blogspot.co.id/2012/12/makalah-sistem-pemerintahan-indonesia_17.html

http://www.landasanteori.com/2015/09/kekuasaan-legislatif-eksekutif.html

10